Di sisi lain, sumber daya manusia yang rendah akan menghasilkan peradaban yang buruk pula. Kualitas pendidikan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara berkembang lainnya. Meski ada beberapa poin yang tertinggal, bukan berarti pendidikan di negara kepulauan ini tidak bagus. Siswa di Indonesia tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membayar fasilitas sekolah.

Bagaimana cara mengoptimalkan keunggulan pendidikan di indonesia?

Di Indonesia, biaya pendidikan ditanggung negara. Ini pendapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk pendidikan. Besaran anggaran tersebut bertujuan untuk mewujudkan salah satu visi negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam APBN 2018, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sekitar Rp 444,131 triliun untuk pendidikan. Angka ini sebanding dengan total anggaran Rp 2.200 triliun. Persentase 20% tersebut sesuai dengan Lampiran XIX Perpres Tahun Anggaran 2018.

Anggaran tersebut di atas terdiri dari Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 149,680 triliun, Anggaran dari Pendidikan melalui transfer daerah dan dana desa sebesar Rp. 279,450 triliun, dan Anggaran Pendidikan melalui pembiayaan dengan jumlah sebesar Rp. 15 triliun.

Saat ini pemerintah sedang gencar mengurangi kesenjangan antar daerah. Istilah daerah terpencil akan dihilangkan. Semua sekolah akan difasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Bahkan dengan sistem zonasi dalam beberapa tahun terakhir, tidak akan ada lagi sekolah favorit.

Jika beberapa tahun lalu, para siswa berbondong-bondong memilih sekolah yang menurut mereka memiliki prestasi unggul. Sekarang tidak semudah itu lagi. Misalnya di tingkat sekolah dasar. Penerimaan siswa baru dilakukan secara online. Penerimaan siswa dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi dan usia. Tidak ada persyaratan bahwa calon siswa ini harus berasal dari Taman Kanak-Kanak.

Begitu juga dengan sistem penerimaan siswa di SMP. Zonasi menjadi pertimbangan utama. Bukan nilai ujian atau usia siswa. Hal ini mendorong sekolah umum untuk sama-sama memperhatikan kualitas sekolah agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan sistem ini, semua siswa yang mendaftar dijamin bisa bersekolah di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya.

Apalagi dengan adanya dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), sekolah tidak boleh memungut biaya dari orang tuanya. Sekalipun alokasi dana yang disediakan oleh masing-masing sekolah tidak mencukupi, komite sekolah dan guru tidak berhak meminta kekurangan dana dari wali murid.

Jumlah Potensi

Menurut hasil studi Bank Dunia, sistem pendidikan di Indonesia menduduki pada peringkat ke-3 sebagai sistem pendidikan yang terbesar di Asia dan terbesar ke-4 di dunia. Sebagai negara kepulauan yang dipisahkan oleh lautan, guru Indonesia harus siap ditempatkan di daerah dimana saja.

Jika dibandingkan dengan negara lain, penentuan kurikulum Indonesia tidaklah mudah. Pasalnya, pemerintah harus membuat rencana terbaik dalam menghadapi ribuan keragaman. Selain dipisahkan oleh laut, Indonesia juga memiliki corak budaya yang berbeda, agama yang heterogen, mata pencaharian yang beragam, dan cara hidup yang berbeda.

Namun, dengan diterapkannya kurikulum nasional Kurikulum 2013, guru diberikan langkah yang lebih luas untuk bergerak. Kurikulum 2013 telah menetapkan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Buku Guru dan Buku Siswa. Namun, ini tidak berarti bahwa guru harus mengikuti persis isi buku.

Guru dapat membuat indikator sendiri berdasarkan kondisi daerahnya masing-masing. Buku siswa yang merupakan buku pegangan guru merupakan sumber belajar minimal yang masih dapat dikembangkan secara lebih luas. Guru kreatif senantiasa berimprovisasi positif untuk perkembangan peserta didik.